Dkpp Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Melalui Sosialisasi Coretax Dan Koordinasi Administasi
Bandung Barat – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Administrasi Keuangan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi CoreTax. Acara ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi yang semakin mendesak.
Acara yang berlangsung di Villa Pasundan Cilame pada hari Jumat, 14 November 2025, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Dinas, narasumber dari KPP Pratama Cimahi, BKAD Bandung Barat, Inspektorat Bandung Barat, serta para Kepala Bidang (Kabid) terkait, seperti Kabid Distribusi dan Ketersediaan Pangan, Kabid Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Plt Kabid Sarana Pertanian, para Kepala UPTD, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, serta seluruh pegawai DKPP.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DR. H. M. Lukmanul Hakim, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan modern.
“Kegiatan ini adalah langkah penting dalam upaya kita mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan perkembangan teknologi serta tuntutan reformasi birokrasi. Dengan adanya sistem CoreTax, kita berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan di lingkungan DKPP,” ujarnya.
Lebih lanjut, DR. H. M. Lukmanul Hakim, M.Si. menjelaskan bahwa pemerintah memperkenalkan sistem CoreTax sebagai bagian dari upaya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah integrasi data, meningkatkan akurasi informasi pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap proses administrasi perpajakan. Penerapan CoreTax diharapkan dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, efektif, dan terpercaya, serta mempermudah proses administrasi keuangan.
Selain itu, Kepala Dinas juga menyoroti pentingnya pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bagian integral dari sistem tata kelola keuangan yang tertib. SPJ bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan integritas dalam mengelola anggaran pemerintah. Beliau mengingatkan bahwa keuangan pemerintah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, koordinasi yang baik, serta memastikan setiap kegiatan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang valid dan lengkap.
“Tertib administrasi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga wujud dari profesionalisme dan komitmen kita terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, saya berharap kita semua dapat menyamakan persepsi, memperbaiki prosedur yang belum tepat, dan meningkatkan pemahaman mengenai tata cara penyusunan SPJ yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, DR. H. M. Lukmanul Hakim, M.Si. mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan seluruh peserta atas partisipasi dan komitmennya. Beliau berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas administrasi keuangan di lingkungan DKPP Kabupaten Bandung Barat, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
